Mahasiswa | Staff | Alumni

Forum Rektor PTNU, Siap Sambut Kebijakan Mendikbud



Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (FR PTNU) se-Indonesia menyatakan, kesiapannya untuk menyambut berbagai macam kebijakan pemerintah yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, terkait Kampus Merdeka.

“Kita ingin segera menyambut kebijakan itu dengan cepat. Kami di PTNU akan menyambut kebijakan itu dengan cepat terkait itu,” ujar H Masykuri Bakri di sela-sela menggelar rapat koordinasi FR PTNU se Indonesia di Universitas Islam Lamongan (Unisla), Selasa, (4/2/2020).

Pernyataan itu dikatakan Masykuri, merespon berbagai kebijakan yang digagas Mendikbud, mulai dari persoalan akreditasi, pendirian Program Studi (Prodi) hingga kemerdekaan belajar. Sebab, Ia berpandangan, kemerdekaan belajar memerlukan kajian mendalam. 

Itu menyusul adanya wacana mengenai 50 persen mahasiswa yang bebas mengikuti perkuliahan di mana saja dengan mata kuliah yang berbeda, dan di perguruan tinggi mana saja, termasuk perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri. 

Selanjutnya, 25 persen mahasiswa belajar di meja sosial  dengan turun langsung belajar di luar kelas, sementara sisanya mahasiswa diskusi di dalam kelas. 

“Lalu juga 5 semester di perguruan tinggi yang mendaftar dan 3 semester perguruan tinggi luar, di luar perguruan tinggi yang dimana mahasiswa  mendaftar, tetapi bisa juga nanti mahasiswa itu mengambil di Prodi yang dia ambil sesuai minat mereka dan mereka juga bisa mengambil di luar Prodi selain dari Prodi yang mahasiswa ambil di universitas itu sendiri,” ucap Masykuri.

Berikutnya mengenai manajemen pendidikan, disebutkan Masykuri, regulasi akreditasi yang selama dijalankan terlalu rumit, sehingga sambung Masykuri harus ada pemangkasan pemangkasan birokrasi, sehingga  perguruan tinggi bisa berkonsentrasi pada pengembangan SDM dan tidak diberatkan dengan financial.

“Kalau konteks akreditasi, kita sepakat itu dibawa ke Mendikbud dan itu yang kita harapkan. Akreditasi tidak harus setiap lima tahun tetapi dengan sendirinya akan keluar surat perpanjangan. Selama perguruan tinggi itu belum mengusulkan lagi, berarti masih tetap akreditasinya. Kita sepakat itu karena bagian dari misi FRPTNU,” tuturnya.

Sementara terkait pendirian Prodi baru, Masykuri, menegaskan FR PTNU akan lekas mengkonkritkan usulan. Apalagi, sambungnya, Kemendikbud mengharuskan perguruan tinggi berpartner dengan NGO, dan perguruan tinggi lain. Arahan Mendikbud dengan harapan menteri-menteri terkait sudah mendapatkan sosialisasi dari Mendikbud. 

“Kalau menteri-menteri yang lain tidak mendukung  akan kebijakan itu akan tumpul dan hanya menjadi sebuah ilusi belaka. Kita berharap sangat mutlak adanya sinergi antar menteri, kalau tidak kebijakan itu akan tumpul,” kata Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) ini. 

Lebih lanjut Masykuri juga meminta pemerintah juga menyertakan juknis yang konkrit terhadap kebijakan yang diwacanakan Mendikbud. “Maka masalah support dana juga sangat dibutuhkan, sehingga disparitas antar perguruan tinggi negeri dan swasta kedepan tidak ada lagi,” ujarnya. 

Belum lagi, dikatakan Masykuri, Mendikbud pernah berjanji untuk tak hanya memberikan perhatian ke perguruan tinggi negeri (PTN), namun juga memberikan perhatian ke perguruan tinggi swasta (PTS).

“Semangat itulah yang nanti akan kita kejar dan kita bangun agar supaya Mendikbud nanti tidak hanya konsentrasi dengan PTN tetapi PTS, khususnya adalah LPTNU. Ini yang menjadi salah satu hal yang akan kita bicarakan saat menghadap Mendikbud nanti,” ucap Masykuri. 

Selain merespon berbagai kebijakan yang digagas Mendikbud tersebut, Masykuri juga akan mengusulkan terkait rencana KKN bersama. “Seluruh perguruan tinggi NU nanti akan menyelenggarakan KKN bersama dan ini menjadi kontribusi Forum Rektor PTNU terhadap bangsa dan negara,” katanya. (*)


Comments are closed.