Rencana Pengurangan Kuota Bbm Bersubsidi, Ini Kata Pengamat Ekonomi Unisla

Pemerintah Republik Indonesia tengah mengusulkan pengurangan kuota BBM bersubsidi jenis Premium pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Pemerintah menginginkan kuota turun dari 40 juta kiloliter menjadi 37,8 juta kiloliter mulai 2022, yang berkisar 5 persen dari kuota BBM subsidi nasional.

Pengurangan ini digunakan untuk dana cadangan risiko fiskal dengan upaya target 5 persen bisa dimaksimalkan dan di pertanggung jawabkan ke DPR.

Langkah pengurangan subsidi 5 persen didasarkan bahwa konsumsi Premium sebesar 8 persen selama 5 tahun terakhir dan bersamaan solar dan minyak tanah.Pemotongan subsidi juga memberikan dampak pada inflasi sekitar 0,5-0,6 persen.

Rencana pengurangan kuota BBM bersubsidi disebut Pengamat ekonomi Universitas Islam Lamongan (Unisla), Dr Abid Muhtarom, akan memunculkan permasalahan di masyarakat yang selama ini mengkonsumsi jenis BBM.

Bahkan dikatakan Abid, bisa menyebabkan kelangkaan karena setiap wilayah di Indonesia harga BBM berbeda.

“Misalnya, penyelundupan bahan bakar jenis Pertalite murah ke daerah yang kekurangan stok Premium,” katanya.

Selain itu, gejala lainnya bisa dilihat di daerah pesisir pantai (Pantura) akan terjadi panic buying yang mengakibatkan nelayan membeli Solar dengan stok yang banyak. “Dan ini akan berdampak pada kelangkaan solar,” ucap Abid.

Abid lantas memberi saran, sebelum melakukan pengurangan kuota BBM subsidi, Pemerintah terlebih dahulu melihat dampak Pandemi Covid-19. “Yaitu daya beli masyarakat yang rendah, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi inflasi di Indonesia,” ucap Dosen Fakultas Ekonomi Unisla ini. (*)