Enter your keyword

post

Dosen FH Unisla Raih Gelar Doktor Hukum Tata Negara di UNTAG Surabaya

Dosen FH Unisla Raih Gelar Doktor Hukum Tata Negara di UNTAG Surabaya

Universitas Islam Lamongan (Unisla) kembali memiliki dosen yang bergelar Doktor. Kali ini, gelar Doktor di bidang Hukum Tata Negara diraih oleh Munif Rochmawanto, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Unisla, dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

Gelar Doktor Bidang Hukum Tata Negara itu diraihnya setelah berhasil mempertahankan disertasi dengan judul “Pembentukan Peraturan Daerah Responsif untuk Mewujudkan Kepemerintahan Daerah yang Baik (Good Local Governance)” dalam sidang terbuka di hadapan sembilan penguji, Kamis (1/12/2022).

Menurut Munif, pembentukan peraturan daerah responsif didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi.

“Sebagai negara hukum dan demokrasi, negara harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai produk hukum yang baik, Peraturan Daerah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan bersama, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Munif menjelaskan, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi Asas inilah yang kemudian melandasi makna otonomi daerah, dengan substansi penyelenggaraan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas. Atas dasar tersebut, maka dalam perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan dewasa secara politis, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut semakin responsif terhadap perubahan masyarakat,” kata Munif.

Oleh sebab itu, sambungnya, otonomi daerah lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta meinperhatikan potensi dan keanekaragamaan daerah.

“Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah responsif haruslah dibentuk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, penyelenggaraan pemerintahan harus memenuhi prinsip-prinsip good governance, yakni keterbukaan, transparansi, partisipatif, dan berkeadilan,” ucap Munif.

Partisipasi masyarakat, katanya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya masih dinilai dan bersifat formalitas (formal participation) sehingga menimbulkan problem antara lain:

1. Problem filosofis, tidak mencerminkan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan masyarakat, karena partisipasi masyarakat yang disampaikan hanya dinilai sebatas formalitas saja.

2. Problem teoritis; tidak mencerminkan prinsip negara hukum, tidak memperhatikan “Asas dapat dilaksanakan” dan “Asas dapat dikenali” yang merupakan asas formil dan materiel dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Problem sosiologis; tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi permasalahan yang pada akhirnya ditolak oleh masyarakat.

“Partisipasi masyarakat yang bersifat formalitas tentu akan menimbulkan permasalahan ketika Perda dimplementasikan, oleh karena itu untuk mewujudkan Perda responsif, maka harus partisipasi bermakna (meaningful participation) artinya partisipasi tidak sekedar memfasilitasi agar suara-suara masyarakat didengar (right to be heard), tetapi juga agar kepentingan-kepentingan yang disuarakan oleh masyarakat tersebut perlu dipertimbangkan (considerantion) dan perlu dijelaskan (Explained) apabila suara-suara masyarakat tidak bisa diterima atau tidak dipertimbangkan, sehingga masyarakat bisa mengerti dan memahaminya,” tutur Munif.

Untuk itu, sambung Munif, urgensi Pembentukan Perda Responsif untuk mewujudkan Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) adalah:

1. Untuk mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia melalui peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda.

2. Untuk mewujudkan Perda yang baik sesuai dengan asas legalitas, “asas dapat dilaksanakan” dan “asas dapat dikenali” serta dibentuk sesuai dengan kepentingan masyarakat.

3. Untuk mengatasi permasalahan masyarakat dalam berbagai aspek dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

4. Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga harus dibentuk sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

“Sedangkan Konsep pembentukan Perda Responsif untuk Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) setidaknya meliputi 8 hal,” katanya.

1. Pembentukan Perda responsif harus mengedepankan prinsip Meaningful Participation; mewujudkan

2. Pembentukan Perda Responsif harus memenuhi asas formil dan materiel dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Pembentukan Perda Responsif harus memperhatikan Nilai-nilai yang hidup Dalam Masyarakat;

4.Materi muatan Perda Responsif harus mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan;

5. Pembentukan Perda Responsif harus dibuat berdasarkan penelitian ilmiah yang benar (Naskah Akedemik) dan melibatkan Pejabat fungsional perancangan dan/atau tenaga ahli;

6. Pembentukan Perda Responsif harus dibentuk melalui tahapan/prosedur yang tepat;

7. Penguatan pengawasan preventif dan represif oleh Pemerintah Pusat,

8. Penguatan mekanisme judicial review. (*)